Bantuan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi Nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para Nelayan, khususnya Nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut.

Upaya akselerasi ini juga dilakukan sebagai upaya menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah harus terbuka soal hitungan-hitungan HPP BBM bersubsidi ini. Masa harga jual BBM bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi hampir sama.

Daya listrik 450 VA dihapus, dan untuk rumah tangga miskin yang menerima subsidi listrik, dinaikkan menjadi 900 VA.

Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik akibat adanya unjuk rasa tolak kenaikan BBM.

Peneliti: peningkatan daya saing industri Mamin perlu didukung pengurangan hambatan non tarif.

Subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam DTKS.

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga dirasakan oleh para petani. Terutama terkait distribusi solar bagi peralatan pertanian.

Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?

Ya mau tidak mau karena setiap kenaikan 10 persen BBM itu akan ada inflasi 0,5 persen, yang konsekuensinya adalah daya beli menurun. Maka ini jangka pendeknya ya pemerintah memberikan bantuan sosial supaya mereka punya kemampuan untuk daya belinya, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi kita tetap terjaga.