Dalam sambutannya Ida Fauziyah mengatakan, dalam melihat besarnya peran dan tugas ASN Pengawas Ketenagakerjaan dan penguji K3

Bersama MPR RI, TNI harus terlibat dalam vaksinasi ideologi menggunakan vaksin `Empat Pilar MPR RI`, untuk meningkatkan imunitas masyarakat agar memiliki kekebalan dalam menghalau nilai-nilai asing yang mengancam jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Saat ini pengaburan tentang kekejaman PKI kata Hidayat sudah mulai bisa dirasakan.

Kunci dari kondisi baik tersebut, adalah semangat gotong royong yang tinggi, sehingga terbentuk sinergitas kuat antara pemerintah dengan upayanya melakukan berbagai kebijakan, dengan masyarakat berpartisipasi aktif mengikuti program tersebut.

Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap adanya peningkatan kesejahteraan prajurit dalam peringatan HUT ke-76 TNI. Ia menyebut, kinerja TNI yang memuaskan dalam menjaga pertahanan dan ketahanan negara harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Sekjen Anwar Sanusi menyatakan, dalam penguatan peran PPSDM Ketenagakerjaan ini diperlukan regulasi serta dukungan dari Kemnaker agar terjadi kolaborasi pelaksanaan diklat ASN dengan Unit Teknis dan lembaga yang terakreditasi oleh LAN.

Upaya pengaburan sejarah itu harus dikoreksi dan ditolak, agar generasi muda mempunyai kebanggaan terhadap sejarah dan keunggulan Bangsanya.

Kata Menaker, internal pegawai Kemnaker juga harus mempunyai ekspektasi untuk menjadi ASN yang bertalenta.

Menurut Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, Konvensi ILO No. 188 merupakan standar ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak.