Gus Menteri mengingatkan, jangan sampai kementerian yang sudah biasa-biasa saja ini, di mata publik juga biasa-biasa saja

KPK mengadakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh terkait kasus dugaan suap penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007-2017.

Komisi VI DPR meminta agar klaster kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM ditingkatkan. Mengingat peran dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat dibutuhkan.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta agar Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian segera direvisi dan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Lahan transmigrasi yang sudah jadi milik warga itu, akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga untuk dilakukan intensifikasi pertanian.

Khususnya untuk mensubsidi internet dan pulsa bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama.

Survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri bahwa pelaksanaan program Tol Laut yakni penurunan tingkat harga barang pokok.

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian PUPR segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia, secara khusus yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo diminta untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan seperti halnya menteri.

Hingga hari terakhir Presidensi pada 31 Agustus 2020, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB.