Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa, menjadi `jebakan batman` bagi perguruan tinggi.

Jika permentan sebelumnya, mengurus izin ekspor hingga 13 hari, maka Permentan baru dilakukan percepatan menjadi tiga hari

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengesahkan peraturan menteri (permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

Menurut Muhadjir, seringkali Indonesia Raya dinyanyikan tidak sesuai dengan peraturan atau kaidah yang berlaku

Permen tersebut untuk menekankan ideologi Pancasila kepada mahasiswa, dan sebaliknya mencegah mereka terjerumus dalam ideologi khilafah, yang bukan merupakan ideologi Bangsa Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta

Menteri Hanif menjelaskan, SPSK tidak berarti mencabut Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. 

KPK justru mengusulkan hadiah yang lebih besar bagi pelapor korupsi ketimbang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi.

Tak sebatas imbauan, dalam peraturan terbaru ini, para diplomat, tanpa memandang orientasi seksual, perlu dinikahkan pada akhir tahun agar mitra mereka menerima visa.

MUI menyesalkan keputusan Mahkamah Agung menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.