Hingga saat ini baru 48 persen dosen dan mahasiswa yang nomor ponselnya sudah divalidasi, untuk mendapatkan kuota paket data dari pemerintah.

Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan berbasis Kinerja dalam melakukan penganggaran.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara efektif, inovatif, dan produktif di tengah pandemi Covid-19.

Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke tingkat I atau Panitia Kerja (Panja).

Macron berharap pemerintah mulai melaksanakan peta jalan reformasi dalam enam sampai delapan minggu.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya.

Beberapa Kebijakan pemerintah mulai berpihak pada sektor UMKM. Diantaranya Suku bunga yang rendah, kemudahan izin dan lainnya.

Kementan tetap mendorong aktivitas pertanian dengan memberikan bantuan dan pembinaan kepada petani sehingga produksi tetap tersedia dalam jumlah cukup serta berkontribusi pada ekonomi nasional.

Pemerintah juga berkomitmen mendesak kepada perusahaan pembibit agar tetap menjaga harga terjangkau sesuai harga acuan Permendag. Selain itu pembibit beserta feedmill harus menjamin supply juga menjaga kualitas pakan dan DOC FS.

Stabilitas politik yang terjaga dengan baik, dibuktikan dengan harmonisnya hubungan antara DPR RI dengan pemerintah, merupakan kunci utama gotong royong memulihkan perekonomian nasional.