Urgensi penyempurnaan ini karena penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dirasa masih kurang efektif, karena lebih mengedepankan paradigma perlindungan tanpa mempertimbangkan akses pemanfaatan.

Artinya, memberikan ruang yang besar untuk dikorupsi uang itu. Bayangkan anggaran Rp 1200 triliun. Sembilan bulan saja mereka (pemerintah, red) menghabiskan Rp 1.900 triliun sejak Januari hingga September. Tapi, Rp 1.200 triliun itu hanya dalam tiga bulan kan bagaimana mau menyelesaikan itu.

Jadi saya kira teman-teman komisi IX yang saya hormati. Saya mengusulkan karena tata kelola dari bahan baku obat yang ada di Indonesia ini harus diperbaiki, regulasinya juga, komitmennya juga harus diperbaiki, saya sepakat dengan Bu Elva Hartati tadi, ya kita bikin panja.

Ini kan aneh, katanya dapat laba Rp57 triliun tapi kok masih minta PNM Rp7,5 triliun untuk restorasi pesawat. Kan harusnya bisa pakai laba untuk itu gak perlulah minta PNM.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, harga pupuk saat ini tentu ada pengaruh dengan kondisi global. Misalnya, seperti konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Komisi Antirasuah meminta lara pejabat konsisten mengembalikan barang milik daerah saat masa jabatnya rampang. 

Perlu banyak edukasi kepada masyarakat bahwa proses tilang oleh Polri saat ini sudah bergeser ke elektronik.

Penyelidikan harus dilakukan secara intensif dan harus diusut tuntas sampai akarnya. Pelaku (harus) dijerat hukum seberat-beratnya agar ada efek jera, sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari di instansi manapun apalagi instansi pemerintah.

Dari sistem yang terintegrasi (bundling) dari produksi, transmisi dan distribusi dengan power wheeling ini menjadi semakin terpecah-pecah (unbundling) dan sebagian diserahkan ke pihak swasta.

Dengan mengganti menjadi tilang elektronik pada area-area di mana telah dipasang kamera lalu lintas, maka penindakan terhadap pelanggaran lalin juga akan lebih fair, karena tidak bisa dimainkan baik oleh polantas maupun pelanggarnya.