Airlangga Hartarto diperiksa dalam kapasitasnya yang bersinggungan dengan kebijakan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.

Puluhan pertanyaan itu terkait kapasitasnya yang bersinggungan dengan kebijakan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.

Adapun, kebijakan izin ekspor CPO itu diduga telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,47 triliun. 

Kebijakan energi kita secara umum juga tidak menjadikan sumber energi ini sebagai komoditas ekspor untuk menambah devisa, namun lebih diarahkan sebagai penunjang dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Namun prakteknya, dari tahun ke tahun, volume ekspor gas alam kita masih tinggi.

Airlangga diperiksa guna mendalami prosedur penerbitan izin, kebijakan, hingga pelaksanaan ekspor CPO.

Sebaiknya Pemerintah melalui Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan malah mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dengan harga nonsubisidi. Sebab kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan Pertalite bersubsidi ke SPBU.

Menurut Prabowo langkah ini bagian dari kebijakan Jokowi soal hilirisasi industri. Sebagai bakal calon presiden, Prabowo janji bakal melanjutkan kebijakan ini.

 Bapanas ke depannya dapat memproduksi data series harga pangan berikut sistem analisis yang bisa memberikan prediksi harga pangan serta rekomendasi kebijakan.

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengajak pemangku kepentingan untuk turut memberikan dukungan arah kebijakan SDGs Desa

Sjarifuddin Hasan: Kebijakan Terhadap Tenaga Honorer di Masa Presiden SBY Lebih Baik