Pertumbuhan investasi akan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus memberikan dukungan dalam hal perizinan dan kebijakan fiskal

eraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 menjadi landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa. 

Kebijakan WFH 50 persen terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta turunkan tingkat kemacetan sekitar 5 persen

Kementerian kesehatan itu kan dia menangani kebijakan kesehatan terkait dengan hal tersebut. Sehingga dengan kebijakan yang dimiliki kewenangan yang dimiliki itu Kemenkes terus mendorong agar baik rumah sakit pemerintah pusat yang mereka miliki maupun juga di tingkat daerah.

Menteri ESDM jangan berimprovisasi di luar dari kesepakatan raker. Komisi VII  DPR RI dan Menteri ESDM sudah sepakat bahwa Mind ID harus menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Vale Indonesia. Tujuannya agar semua operasional perusahaan sesuai dengan arah kebijakan negara.

Komisi VIII DPR RI mendukung wacana Ibadah Haji sekali dalam seumur hidup. Jika kebijakan ini dilakukan, maka antrean keberangkatan haji dapat berkurang sekaligus memberi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan Ibadah Haji.

Sudah lewat beberapa tahun, pejabat Dirjen merangkap sebagai PLT Gubernur Babel. Kemudian Pejabat Ditjen ini kosong, setelah yang bersangkutan pensiun. Yang ada hanya PLT Dirjen Minerba, yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil tanggung jawab dan kebijakan strategis. Akibatnya kinerja Ditjen Minerba ini lemah

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Karena pasti ada dampaknya apabila kebijakan ini diberlakukan. Seperti dampak psikososial pada anak, mengingat PJJ dapat mengisolasi anak-anak dari lingkungan sosial di sekolah yang diperlukan untuk tumbuh kembang mereka.

Pemerintah harus membuat terobosan sistem secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan dampak lain dari suatu kebijakan. Termasuk bagaimana pihak sekolah ikut berpartisipasi melakukan berbagai antisipasi. Hal ini perlu dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya polusi udara.