Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memberikan pendidikan politik cerdas berintegritas kepada seluruh peserta Pemilu 2024.

Program vaksin masih menjadi keputusan yang sangat penting di tengah pandemi Covid-19 saat ini, karena banyak masyarakat yang sudah divaksin masih tetap terinfeksi.

Pengusaha atau pengimpor itu tidak akan bisa melakukan aksinya jika tidak ada surat rekomendasi, jadi akar masalahnya disitu.

Komisi VI DPR RI hari ini menyerahkan Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda kepada Menteri BUMN RI untuk dilaksanakan, sebagai ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan dan menyehatkan maskapai nasional kita, Garuda Indonesia.

Iya, Komisi VI akan mengundang Mendag dalam raker untuk membahas bagaimana situasi update dan mengupdate daripada pendistribusian dan keberadaan kebutuhan bahan pokok di pasar.

Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya.

Kita berharap agar penegakan hukum menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mengungkap apa yang terjadi di balik masalah minyak goreng yang sampai sekarang masih belum bisa selesai.

Lebih jauh dia menjelaskan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.

KPK menduga aset itu hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Puput.