Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak mengikuti jejak Presiden Jokowi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

KPK diminta untuk menindaklanjuti kesaksian Menteri Ekuin era 2000-2001 Rizal Ramli terkait kejanggalan penjualan aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dinilai bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak PT tersebut.

Wacana poros ketiga yang sedang digalang Partai Demokrat dinilai akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi sebagai kandidat calon presiden (Capres) incumbent. Untuk itu, partai koalisi pendukung Jokowi diminta untuk berhati-hati.

Pemerintah diminta untuk mencari solusi atau strategi baru dalam mengatasi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Sebab, pelemahan Rupiah saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara hal yang biasa.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk transparan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Hal itu agar publik mengetahui situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

KPK diminta segera memberi kejelasan soal status Ganjar dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Terlebih, dalam hitungan hari Pilgub Jateng akan digelar.‎‎

Bagi warga yang hendak berkunjung ke Pantai Ancol diminta waspada. Hal itu menyusul adanya seekor buaya yang berkeliaran di Dermaga Sunda Payung Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/6).

Mabes Polri diminta segera memanggil dan meminta keterangan direksi Lippo Group. Hal itu disampaikan menyusul pembangunan perumahan Holland Village yang sudah tiga tahun tidak memiliki kejelasan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk mengeluarkan fatwa larangan atau haram bagi muslim Indonesia untuk kunjungan ke Israel.