Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (Pansus).

Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital.

Penegakan hukum, pencegahan dan kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan tersebut tentu tidaklah salah. Aparat juga harus menyisir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya.

Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menyimpan beberapa catatan yang terjadi setiap tahunnya, mulai dari pelanggaran visa hingga kurangnya fasilitas jemaah haji ditanah suci.

Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal tahun 2024 Kamis 20 Juni dengan ini saya nyatakan dibuka.

Ironisnya, sebagai penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia yang pastinya menguntungkan secara ekonomi bagi Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dinilai gagal memanfaatkan aspek tersebut sebagai nilai tawar ini untuk melakukan diplomasi agar Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi jemaah kita dibanding negara lain.

Wacana ini tidak tepat. Tidak ada namanya korban judi online. Yang ada adalah pelaku judi online yang kemudian bangkrut hingga terlihat utang. Justru pelaku ini harus diberi efek jera, agar jangan sekali-kali terlibat judi online.

Harun Masiku merupukan tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Pemerintah harus menganalisis dan mengambil kebijakan yang akurat untuk mengatasi persoalan tersebut agar masalah ini segera dapat diatasi dan tidak merembet kemana-mana. Pemerintah jangan malah mengambil kebijakan marjinal yang  diprotes publik, seperti kebijakan pembatasan barang bawaan pakaian dari luar negeri, yang akhirnya dibatalkan.

Polri akan memberlakukan tilang Surat Izin Mengemudi (SIM) berbasis poin. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas untuk mendisiplinkan para pengendara di jalanan.