Politikus PKS ini meminta semua pihak yang diduga terlibat dimintai keterangan terkait praktik kotor tersebut. Sebab, pengungkapan kasus ini menentukan integritas Pemilu 2024.
Ini merupakan satu hal menyedihkan dan juga memperihatinkan karena justru hakim-hakim ini yang seharusnya memberikan keadilan kepada masyarakat. Tapi justru mereka ini terlibat korupsi serta suap dan saya kira hakim-hakim ini haruslah melihat bahwa hakim ini merupakan pintu terakhir keadilan.
Kita harus akui memang data kita hari ini agak kurang ideal. Maka, Pertamina mengharuskan menggunakan KTP itu juga baik. Agar orang menggunakan subsibdi gas itu orang-orang yang membutuhkan.
Politikus PKS ini mendorong semua pihak yang diduga terlibat dimintai keterangan terkait praktik kotor tersebut. Pengungkapan kasus ini menentukan integritas Pemilu 2024.
Yang saya tahu Pak Erick orang yang komit dengan janjinya. Saya yakin soal penurunan harga BBM bersubsidi ini bakal ditepati. Sebagai orang yang selalu berhasil jadi tim sukses, baik pilpres atau mantenan, jadi tidak mungkin ingkar janji. Toilet SPBU gratis maupun angkat kasus korupsi PT Krakatau Steel juga ditepati.
Kita berharap yang non ASN itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka. Seperti apa nantinya status mereka itu harus ada kejelasan.
Angka (kemiskinan) ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen. Kondisi ini sangat unik. Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi, harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan.
Kita minta KNKT dan pihak Kepolisian dapat bekerja sama dalam melakukan investigasi, karena kejadian ini termasuk dalam kecelakaan transportasi.
Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain. Ini kan paradoks.
Sidang mediasi itu terkait dengan gugatan sengketa yang dilayangkan partai tersebut kepada Bawaslu RI.