Bilamana anggaran Angkatan Siber ini akan dibuat kan harus ada satu dasar hukumnya, ada undang-undangnya, terus juga harus ada ketegasan jelasnya, terus juga tupoksi-nya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera.

Pertanyaan bersedia atau tidak melepas jilbab jika diterima bekerja ini melecehkan keyakinan agama Islam yang dijamin oleh konstitusi. Jika benar dugaan ini dilakukan oleh pihak RS Medistra maka yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran konstitusi Pasal 29 dan bisa disanksi oleh Pemerintah.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sembrono atau tidak teliti dalam mengelola keuangan haji 2024. Hal itu terkait dugaan penyelewengan penambahan kuota haji.

Ini penting menjadi catatan BPKH. Bagi saya ini sesuatu yang ironis sekali bahwa BPKH tak memiliki akses terhadap siskohat, sebagai sistem komputerisasi haji.

Pelaksanaan RDPU dengan para saksi dari pihak travel dilakukan tertutup sebagai salah satu strategi untuk mendorong keterbukaan para saksi dalam menyampaikan keterangan terhadap pansus.

Artinya daftarnya di tahun 2024 langsung bisa berangkat sementara mereka ada yang miliki daftar antrean berangkat pada tahun 2025-2029, namun tidak mendapatkan prioritas dari Kemenag.

Ketua MPR RI Bamsoet Terima Appreciation Award dari Kelompencapir Disscusion Notaris Indonesia

Pengembangan Desa Wisata di Papua Selatan sebuah Keniscayaan

Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan alokasi belanja pegawai dan dukungan operasional pendidikan.

Jadi ya, saya kira sesuatu yang wajar. Kita pun juga di RK-Siswono juga akan terus bekerja untuk memastikan supaya keterpilihannya bisa dipastikan lebih tinggi.