Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk. Sudah lewat hampir dua tahun masa transisi BRIN ini namun ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu.

Washington menjatuhkan sanksi pada Komisi Pemilihan Persatuan, perusahaan pertambangan dan pejabat energi, antara lain, menurut pernyataan Departemen Keuangan.

Korban-korban akibat tragedi kanjuruhan masih belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah, korban bahkan membiayai pengobatannya secara mandiri.

Saya minta Propam turun diperiksa ini penyidik-penyidiknya, bagaimana bisa menetapkan orang meninggal sebagai tersangka, ini enggak masuk akal.

Habiburokhman menduga, dalam kasus Meikarta ada double victim yang dilakukan pihak pengembang. Pertama hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, padahal sudah melakukan pembayaran. Kedua konsumen justru digugat pihak pengembang atas pasal pencemaran nama baik.

Kita berharap target itu bisa dicapai, karena penurunan stunting ini bukan persoalan biasa, kita berharap nanti ada bonus demografi dan Indonesia Emas tercapai, namun jika kasus stunting tidak menjadi perhatian, maka itu akan menjadi impian belaka.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.

Saya kira yang tentu akan dilihat juga adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kita lihat perkembangannya.

Dalam memeriksa kasus ini diharapkan juga melihat kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reus-nya secara jeli untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

Presiden harus patuh pada ketentuan Undang-Undang. Bukan malah memberikan pemakluman yang bisa dijadikan pembenaran oleh perusahaan tambang untuk mengulur-ulur waktu pembangunan smelter.