Distribusi pupuk subsidi tetap mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) by name by address yang dilakukan Kementan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendampingi program bantuan subsidi gaji atau upah dibawah Rp5 juta.

Menaker Ida mengatakan, dengan diserahkannya 3,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, maka total data calon penerima BSU dari tahap I, II, dan III adalah 9 juta.

Mentan mengatakan bahkan jika perlu dilakukan evaluasi setiap minggu pada daerah yang mendapatkan pupuk subsidi namun tidak mampu menggenjot produksi.

Implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap.

Namun saat ini Kemdikbud sedang menunggu pembaruan (update) data dari satuan pendidikan, yang dibatasi sampai 11 September 2020 mendatang.

Kemnaker pun telah selesai melakukan check list pada Jumat, 4 September 2020, dan data tersebut diserahkan ke KPPN

Hal itu perlu dilakukan agar program yang menghabiskan anggaran Rp7,2 triliun itu dapat terlaksana tepat sasaran.

Hingga saat ini baru 48 persen dosen dan mahasiswa yang nomor ponselnya sudah divalidasi, untuk mendapatkan kuota paket data dari pemerintah.

Tadi kita sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 juta calon penerima bantuan subsidi gaji/upah.