Para netizen rata-rata menuntut aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dan BPK RI untuk menyelidiki aktivitas penjualan scrap atau limbah bekas peralatan tambang oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Formalitas jasa aplikasi ini memang legal, tetapi kegiatannya sebetulnya ilegal (karena) menggunakan kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum.

Rapat ditunda, karena TGIPF sudah bubar, dan untuk memanggil Menko Polhukam harus dengan persetujuan Pimpinan DPR.

Penundaan didukung mayoritas fraksi di Komisi III. Mereka ingin Yasonna dan Retno menghadiri rapat awal pembahasan RUU Ekstradisi Buronan tersebut.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun mendorong agar pemerintah cepat melakukan antisipasi menggerakkan permintaan pasar domestik.

Dinilai Gagal, Penny Lukito Diminta Mundur Sebagai Kepala BPOM

Komisi IV DPR dan Kementan Pantau Implementasi Penggantian Ternak Terdampak PMK di Jawa Barat.

Presiden jangan keseringan langgar undang-undang. Ini bisa jadi preseden yang tidak baik, seolah membenarkan adagium yang bilang undang-undang dibuat untuk dilanggar. Bukan untuk ditaati dan dilaksanakan secara konsisten.