Soal RUU EBET ini saya melihat Pemerintah hanya sekedar gimik saja. Bahkan cenderung melakukan pendekatan proyek, ketimbang pendekatan struktural, seperti misalnya proyek mobil listrik untuk pejabat. Seharusnya Pemerintah lebih serius lagi dengan pendekatan struktural, termasuk menyiapkan basis infrastruktur dan regulasinya.

Pemerintah mesti transparan dan dapat menjelaskan besarnya penerimaan negara dari hilirisasi komoditas nikel tersebut. Kita perlu tahu sebenarnya berapa besar penerimaan negaranya. Jangan-jangan malah pemerintah nombok.

Larangan penggunaan obat sirup atau  cair sebagai antisipasi penyakit gagal ginjal akut pada anak ini harus jadi perhatian semua pihak. Tak hanya para orang tua, tapi apotik  dan puskesmas, semua harus menghentikan sementara  penjualan dan penggunaan obat cair tersebut. Khususnya toko toko obat maupun semua yang menjual obat obatan secara  bebas.

Ini kesempatan yang baik namun kelihatannya kita tidak dapat merespon peluang tersebut dengan baik. Karenanya sulit bagi kita untuk mengejar target lifting tahun 2022.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang pernah pada angka 71,6% pada April 2022 merosot ke 54% pada Agustus 2022. Tahun 2021 bulan November bahkan pernah 80,2%.

Mudah-mudahan menjadi salah satu kunci agar selepas dari menjadi migran balik ke Indonesia menjadi wirausaha maupun bisa membuka lapangan kerja.

Pengetatan protokol kesehatan terhadap lalu lintas orang dari Singapura harus ditingkatkan untuk merespon lonjakan kasus penularan di negara tetangga itu. Apalagi Warga negara Indonesia tercatat sebagai wisatawan paling banyak berkunjung ke Singapura.

Komisi Yudisial pantau langsung persidangan kasus Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo Cs.

Segala sesuatunya harus mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan, lantas kita Ingatkan juga bagi Adaro sebagai produsen bahwa batubara adalah energi fosil yang tidak lagi boleh menjadi energi primer langsung bagi kepentingan Indonesia.