Pimpinan DPR menilai wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Penerbitan peraturan Kepmenaker nomor 291 tahun 2018 disinyalir amis monopoli dan rasuah. Diduga aroma rasuah tercium lantaran Kepmen itu diberlakukan tanpa adanya PP sebagai aturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Komisi III DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait rencana penerbitan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Presiden Jokowi mempertimbangkan soal penerbitan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU KPK.

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada Selasa (24/9/2019) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan PPP menjadi Undang-Undang.

Pengembangan produk bioteknologi ini masih terhalang Peraturan Permentan No 36 tahun 2016 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetika.

workshop finalisasi terkait perubahan peraturan tersebut di Park Hotel Jakarta yang digelar sejak minggu (8/9) lalu oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Peraturan baru ini menjelaskan terdapat 25 ruas jalan yang terkena aturan ganjil genap berlaku mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP) menjadi usul inisitif DPR RI.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan.