Aksi ribuan warga di Pati yang memadati jalanan pada 13 Agustus 2025 bukan hanya soal angka kenaikan pajak. Di balik teriakan dan spanduk penolakan hingga tuntutan pengunduran diri, sejarah panjang perlawanan terhadap pungutan yang dianggap tak adil kembali hidup.

Mengenal PBB-P2, Pajak yang Memantik Protes Massal di Pati

Praktik seperti ini juga ditemukan pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi Isvie hanya tercatat Rp 14 miliar dalam MCP KPK.

Kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan ini, sahabat-sahabat kami ini. Silahkan datang nih, ini rumah rakyat, rumah mereka gitu lho. Datang ke sini memberikan aspirasinya seperti apa.

Yang penting itu tertib dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat banyak ya, pesan kami kepada teman-teman Ojol yang hari ini melaksanakan demo ya kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman.

Kami sedang menginisiasi untuk perbaikan, salah satunya kami akan mengusulkan apakah nanti nempel di revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atau nanti kami buat undang-undang baru itu Sistem Transportasi Nasional.

Pengalihan ini sifatnya insidentil. Maksudnya kita lagi analisa, sejauh mana sekiranya potensi-potensi. Intinya kalau pengalihan itu sudah pilihan terakhir gitu.

Salah satu spanduk bertuliskan: “Aplikator Kaya Raya, Aplikator Pesta Pora. Driver Online Miskin Sengsara”.

Satu sisi gerakan mahasiswa semacam ini pantas dipuji, karena terbukti mereka tidak hanya lakukan aksi demonstrasi, melainkan mencontohkan langsung apa yang seharusnya dikerjakan negara.

Kami mendesak Kemenhub untuk menyusun kebijakan yang melindungi pengemudi sebagai pekerja rentan, termasuk jaminan keselamatan kerja dan perlindungan hukum.