Pemerintah semestinya melakukan dua langkah pengumpulan pajak secara simultan, yakni kemudahan pelayanan sekaligus penegakan hukum yang tegas.
Pemerintah berencana membangun satu pulau reklamasi untuk penyediaan lahan, namun rencana ini menemui banyak kendala.
Archandra Tahar dianggap tidak layak menjabat sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Preside Jokowi.
PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi komisioner KPU dan Bawaslu karena dianggap melanggar Undang-Undang. Alasannya, salah satu anggota Timsel adalah penyelenggara pemilu.
Media pemerintah Korut melaporkan hujan lebat pada akhir Agustus hingga awal September menyebabkan kerusakan parah dekat Sungai Tumen.
PDIP menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas kesimpulan rapat dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu terkait pemberian izin terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada.
PDIP menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terkait keputusan pemberian izin bagi terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada. Rapat itu dianggap ala `koboi`.
Dikatakan BEM UI lagi, dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan.
Salat Idul Adha bagi pengikut Islam Aboge baru dilaksanakan dua hari setelah tanggal yang ditetapkan pemerintah, 12 September 2016.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta.