Kasus ini diduga salah satu BUMD milik DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Suharso Monoarfa dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan

Surat pencegahan diterbitkan melalui Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KPK mengultimatum Maming kooperatif terhadap proses hukum.

Dugaan tersebut diselisik penyidik lewat empat orang saksi pada Rabu (13/7).

Penyidik KPK juga memanggil seorang saksi bernama Nur Fitriani Yoes Rachman, namun ia juga mangkir dari panggilan KPK

Indepedensi MK sudah hilang, meski sidangnya terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu bukan jaminan tidak ada penyimpangan dan korupsi. Itu sudah terbukti, ada hakim MK yang korupsi.

Jika KPK belum menindaklanjuti dugaan korupsi Suharso, kata Kurnia, maka massa aksi akan bergerak menuju Istana Negara

Suap diberikan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Mereka sedianya diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan Mardani Maming.