Apa yang disampaikan Presiden itu adalah lampu hijau, terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR menyetujui anggaran bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Angka Rp110 Triliun menjadi sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap pemilu 2024.

Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada 12 April.

Tidak. Itu bukan pada tempatnya, kondisinya berbeda. Jadi sangat tidak relevan kalau pertemuan itu untuk membahas penundaan pemilu.

AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut. Baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya.

Jadi begini. Saya perlu klarifikasi bahwa Anggota KPU dan Bawaslu itu tidak gelap-gelapan, tapi secara terang-terangan melakukan silaturahmi.

Anggaran Pemilu Sangat Besar

Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Deni Gunawan, menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses Fit and Proper Test (FPT) calon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI.

Banyak persepsi di publik terkait etika dan profesionalisme anggota dewan dalam memperlakukan calon KPU dan Bawaslu.

Uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI terhadap calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022-2027 akan dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Pengamat dari Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mengungkapkan bahwa daftar calon ketua KPU dan ketua Bawaslu jauh dari aspek kebhinekaan. Malah, aspek kepentingan golongan dan kekuasaan politik tertentu yang menguat.