Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas keberadaan Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan.

Mereka juga menyuarakan perlunya jaminan argo yang adil, perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah akan tetap berupaya menjalankan pemberdayaan yang paling efektif melalui upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap kaum muda

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan menegaskan pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025.

Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025.

Dalam tahap lanjutan ini, DPR RI bersama pemerintah juga sedang memfinalkan pasal-pasal terkait penataan otoritas pengelolaan ruang udara dan implikasi kerja sama internasional.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan pentingnya keberanian pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Pemerintah memiliki 3 strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo dalam Inpres 8/2025

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengapresiasi pengembangan kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi. Ia menilai pembangunan di provinsi yang dilaksanakan oleh Gubernur Al Haris ini bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya.