Kementan sangat mendukung upaya ASEAN dalam meningkatkan produksi pangan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan jangka panjang, serta memastikan ketahanan pangan dan gizi.

Indonesia juga menghadapi tantangan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 2,5 juta setiap tahunnya.

Saat ini Gerindra masih dalam tahap penjajakan kesamaan konsep tentang program pro rakyat, khususnya dibidang ketahanan energi, ketahanan pangan dan air.

RUU itu yang menimbulkan conflict of interest antar institusi.

Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Zeravianus Usfunan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji kembali RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan ditengah pertarungan digital saat ini.

Sejumlah aktivis dari sejumlah organisasi cyber security atau keamanan siber kompak mengkritisi draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber).

Mahasiswa dari sejumlah universitas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap draf Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau biasa disebut Kamtansiber.

Dewan Pakar National Cyber Security Defence, Hoga Saragih minta DPR menunda pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Sebab, RUU tersebut dinilai tumpang tindih.

RUU Kamtansiber dinilai akan memicu kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Langkah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berencana menggelar simposium untuk mendengar saran dan masukan dari publik dipertanyakan.