Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer langsung pada Senin (1/2) ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.

Alokasi tersebut mencakup 240 juta dosis vaksin AstraZeneca-Oxford COVID-19 yang dibuat Serum Institute of India, tambahan 96 juta dosis dari suntikan yang sama yang dibuat oleh AstraZeneca, ditambah 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengerahkan tim di seluruh Suriah untuk program vaksinasi yang akan diluncurkan baik di daerah yang dikuasai pemerintah dan wilayah di luar kendali negara

Sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia harus melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk melindungi tiga hal tersebut.

Kelompok negara G7 mengutuk kudeta militer di Myanmar, dan prihatin dengan nasib para pemimpin politik yang ditahan seperti Aung San Suu Kyi.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) menyambut baik kerja sama Negara Indonesia dan Kroasia di berbagai bidang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggantikan I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Wakil Ketua MPR Prof Dr Ir Fadel Muhammad menekankan pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebisa mungkin Indonesia tetap menjadi negara yang utuh, tidak ada lagi daerah yang lepas atau memisahkan diri dari NKRI.

HNW sapaan akrab Hidayat menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar yang proporsi muslimnya lebih dari 80% penduduk. Namun kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81%.

MPR saat ini sedang melakukan kajian dan pendalaman serta menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang direncanakan sebagai pengganti GBHN.