Selain memantau kondisi kelistrikan nasional, Tim Posko juga memantau kejadian khusus pemadaman listrik yang diakibatkan dari gangguan teknis di instalasi ketenagalistrikan.

pemerintah akan terus memberi dukungan kepada stakeholders melalui kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dan solutif.

Sejak tahun 2010 bagi mereka yang tidak mereklamasi di samping denda dan pencabutan izin juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Media dan jurnalis memiliki peran strategi termasuk menjadi media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Aplikasi SKUP Migas adalah sarana pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang migas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika berharap agar Anggota Komite BPH Migas terpilih nantinya dapat membangun sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan minimum batu bara ke pembangkit listrik. Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga internasional sedang meroket alias melonjak tinggi.

Pemerintah memastikan peningkatan nilai tambah sehingga mineral dan batubara tidak hanya menjadi komoditas penerimaan negara saja, tetapi juga sebagai suplai dalam mengembangkan industri dalam negeri.

Solar PV jadi prioritas mengingat biaya investasi yang relatif lebih murah, durasi instalasi yang singkat, serta memiliki potensi sumber yang besar.

Suao itu terkait permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah.