Pasalnya menurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, menonaktifkan 75 pegawai tersebut bukan didasari perbuatan pelanggaran kode etik ataupun pidana.

Harun berharap pimpinan lainnya mau mengungkapkan ke publik, bahwa pernyataan Firli Bahuri yang menyatakan tes ini adalah keputusan lima pimpinan adalah tidak benar.

Kalangan dewan meminta Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas dan memiliki reputasi baik, namun tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak diberhentikan.

Tes wawasan kebangsaan tidak cocok untuk menyeleksi pegawai negara atau aparatur yang telah bekerja lama. 

Studi ini mengamati kasus gejala baru COVID-19 antara Desember dan April dan orang yang meninggal dalam 28 hari setelah tes positif dengan status vaksinasi.

Sebagai mantan punggawa KPK, Johan menilai, TWK adalah tes yang tidak perlu dilakukan.

Sebab, dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, delapan diantaranya beragama Nasrani dan Buddha.

Saling lempar tanggung jawab antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PAN-RB, Tjahjo Kumolo terkait 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan menuai kritik dari kalangan dewan.

Yudi mengatakan bahwa salah satu pertanyaan janggal saat diwawancara adalah soal pengucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain.

Kalangan dewan meminta kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan ke publik soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).