Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi, namun aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis.

Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai kebijakan ini, dengan menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan langkah preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas.

Kita harus jaga keseimbangan dari biaya produksi dan harga jual, semua agar Pertamina bisa terus beroperasi secara sehat.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengimplementasi program edukasi yang efektif bagi anak-anak dan remaja demi mengatasi dampak negatif perjudian online.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengimbau pemerintah untuk memperhatikan beberapa aspek penting dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang baru-baru ini diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Kita mungkin ingat Perang Diponegoro terjadi pada 1825–1830, tetapi mengapa terjadi perang, kenapa harus perang, kita tidak tahu. Ini yang disebut narasi atau nalar, atau berpikir kritis.

Fenomena judi online pada anak dan remaja yang semakin marak meresahkan kita semua. Kalau tidak segera diatasi, ini akan menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia.

Pimpinan DPR RI Diminta segera Wujudkan Perlindungan Menyeluruh Bagi PRT

Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, terutama ketika menyangkut nyawa dan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini harus diusut tuntas secara transparan.

Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada tanggal 1 Agustus 2024 perihal penggantian Ketua Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, mengalami perubahan yang semula Supratman Andi Agtas, digantikan oleh Wihadi Wiyanto.