Menurut dia, ketika program hilirisasi ini berjalan, seharusnya, secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu contoh program hilirisasi yang belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara. 

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Nabire provinsi Papua Tengah sampai saat ini belum dapat anggaran.

Lebih baik BRIN segera bereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Jangan ulangi lagi kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial. Jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekedar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara.

Politikus Gerindra itu menilai penganiayaan yang dilakukan Mario sangat keji. Perbuatan pelaku bahkan berpotensi membuat korban Cristalino David Ozora (17) meninggal.

Meutya Hafid Sebut Jejak Digital Ibarat Bom Waktu yang Dapat Meledak Kapan Saja

Kapolda Malut ini memang baru sekitar satu bulan disini, tentu kami memiliki harapan yang besar agar menjaga ketertiban pada sektor tambang disini. Bersyukur, Kapolda ini punya spesialisasi dalam hal pertambangan, beliau ini telah lama bekerja menangani tambang sudah 20 tahun lebih, sehingga persoalan pemetaan tentang tambang ini sudah khatam.

Saya selaku ketua tim yang memimpin delegasi ke Papua dan memaksakan anggaran itu supaya jangan sampai menciptakan raja-raja kecil di provinsi tetapi bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah.

Perubahan status aset dan kepemilikan perusahaan ini yang berbahaya. IPO seolah menjadi strategi pengalihan aset negara di anak perusahaan BUMN. Selain itu IPO juga bisa menjadi langkah awal privatisasi perusahaan milik negara. Itu sebabnya Fraksi PKS menolak IPO PT. PGE ini.

Meutya Hafid Mengingatkan Konten Kreator Dituntut Berinovasi dengan Ide-ide Baru

Penerimaan negara dari hilirisasi ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki risiko kerusakan lingkungan, gejolak sosial di masyarakat termasuk penanganan gugatan di WTO.