Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar meminta BNPT untuk dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga Pemerintah untuk mengembangkan pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi Pancasila.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Komisi XIII mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Kepresidenan. 

Aparat penegak hukum yang ada baik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus memprioritaskan penegakan hukum pemberantasan korupsi pada kasus-kasus yang baru untuk mendukung roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik.

SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan.  Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol.

Mudah-mudahan saya sendiri yang pegang sebagai Ketua Panja-nya. Baru saya bisa jawab nanti kalau sudah tergodok semuanya, ada nggak ini, ada nggak itu, gitu.

Ini tugas kita ini bagi komisi XIII, mereka (BNPT) harus kita berikan juga anggaran yang maksimal.

Saya analogikan guru dan murid itu sudah pasti seperti orang tua dan anak. Tidak ada orang tua dan anak yang mau melukai anak. Pasti dia cubit, dia apa, itu tujuannya membimbing, mendisiplinkan.

Dorongan itu disampaikan KPK menanggapi temuan uamg tunai sejumlah Rp920 miliar dari rumah Zarof Ricar.

Jadi gini loh, jangan sekarang disimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset atau menerima perampasan aset, kita ini lagi konsolidasi sedang mencari tahu mana undang-undang yang perlu.

Mendes Yandri mengatakan, hampir 73 persen penduduk di Indonesia itu berada di desa jadi jika mengawal desa juga mengawal Indonesia.