Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster mengingatkan masyarakat bahwa mengkonsumsi ikan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan seseorang.

KPK menyita sejumlah dokumen dari kantor milik tersangka Chandry Suanda (CSU) alias Afung di Kapuk Cengkareng Jakarta Barat dan rumahnya di Jelambar Jaya, Jakarta Barat.

Gubernur Bali Wayan Koster mengajak senator asal Bali untuk bersama-sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendukung pembangunan lima tahun ke depan guna mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali beserta beberapa Anggota Komisi II DPR menerima kunjungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta guna melakukan audiensi terkait masalah pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Jatim.

Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Cok Ace menerima Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste Pradeep Kumar Rawat yang didampingi Konjen India R.O Sunil Babu, Senin (19/8/).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyebut Pemerintah Provinsi Bali beserta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah menunjukkan tingkat kinerja diatas rata-rata nasional.

Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi serangkain Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-74 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (17/8) pagi, terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Wagub Bali Cok Ace memimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 bertempat di TMP Pancaka Tirta, Tabanan, Jumat (16/8) malam yang berakhir Sabtu (17/8) dini hari.

Gubernur Bali Wayan Koster mengharapkan remisi yang diberikan kepada sejumlah warga binaan di Lapas di seluruh Bali serangkaian HUT Kemerdekaan RI tahun ini, bisa menjadi bagian dari proses pembinaan bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman.

Meskipun indeks kepatuhan Provinsi Bali dan Kabupaten/kota se Bali terhadap peraturan/perundang undangan dapat dikatakan relatif tinggi, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan yang masih terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.