Di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini.

Kami menghormati keputusan DKPP, nanti setelah 7 hari kemudian presiden mengeluarkan keputusan pemberhentiannya ya, DPR sesuai mekanismenya akan memproses yang ada.

Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri.

Masalahnya BPJPH mengeluh mengenai anggaran, sebaiknya kita pisahkan saja dengan Kemenag agar mereka lebih leluasan dalam mengelola anggaran.

Kami (Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X) menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah memberikan masukan dan saran mengenai pembiayaan pendidikan.

Saya menyampaikan isu ini (serangan ransomware terhadap PDN) karena saya melihat kelemahan di banyak BUMN soal cyber security ya. Saya kira Pelindo juga harus hati-hati soal itu.

Pertanyaannya kemudian PKS cukup kursi tidak? Kalau tidak cukup kursi saran saya kepada semua partai politik kalau tidak cukup kursi jangan ngunci calon supaya mendapatkan teman koalisi.

Memang masih perlu kerja keras kita, ini tidak mudah dan masih perlu banyak biaya kalau saya lihat, tentu yang kedua kami ingin melihat seberapa urgent ini harus cepat selesai dan seterusnya ini nanti kita diskusikan.

Persetujuan PMN tunai di antaranya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Rp1,5 triliun, dan kewajiban penjaminan pemerintah Rp635 miliar.

Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal.