Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kemendagri untuk menegur pemerintah daerah yang tidak menganggarkan anggaran daerahnya untuk insentif bagi nakes yang menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan PPKM darurat diterapkan sebagai upaya menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian kurang 10ribu per-hari.

Menaker Ida berharap seluruh pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika berharap agar Anggota Komite BPH Migas terpilih nantinya dapat membangun sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Koordinasi dan kerja sama antar instansi di Pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental.

Salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam perkuatan perekonomian syariah adalah kualitas sumber daya manusia.

Menurut Wamendag, capaian ini patut disyukuri. Ia pun mengapresiasi kerja keras jajaran kemendag, kementerian lain dan seluruh pelaku usaha.

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan minimum batu bara ke pembangkit listrik. Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga internasional sedang meroket alias melonjak tinggi.

Kalangan dewan meminta Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna melakukan audit terhadap realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda) dan dana bantuan Covid-19 daerah.

Tak semua negara, kata Bahtiar, mampu menjalani masa sulit seperti dalam keadaan pandemi saat ini.