Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga saat ini belum mengirim anggota ke Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa alasannya?

HT juga menyebutkan keputusan Panja Komisi III DPR RI pada tanggal 17 Maret 2016 menyimpulkan kasus SMS dan Wyang melibatkan dirinya bukan ancaman

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih konsisten menolak Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Demokrat ogah menanggapi soal anggaran Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai Rp3,1 miliar.

Partai Demokrat hingga saat ini masih konsisten tidak mengirim anggotanya dalam Pansus Hak Angket KPK. Apa alasan Demokrat tidak mengirim kadernya?

Partai Demokrat, PKB, dan PKS masih konsisten tidak mengirim anggotanya ke Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPD sebagai lembaga pengawal aspirasi daerah telah tercemar dengan masuknya kalangan pengurus partai politik di dalamnya.

Pansus angket KPK telah resmi terbentuk. Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Pansus hak angket KPK.

Hasil audit BPK terkait dana banpol yang telah disampaikan Kemendagri itu menjadi acuan bagi PPP.

DPD sebagai pengawal aspirasi daerah dinilai telah terkooptasi oleh kepentingan partai politik (Parpol).