Sidang Paripurna Luar Biasa saat ini mengambil agenda pengesahan Pertimbangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna akan digelar gabungan fisik dan virtual. Didampingi para pimpinan DPR lainnya, Puan akan memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB, Selasa (31/8).

Yang dipakai Puan adalah busana modifikasi madya. Hasil modifikasi rias bali, bukan pakaian adat.

Secara umum, dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2021, pemerintah masih meyakini bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih akan berada dalam kisaran 3,7-4,5 persen.

Pemerintah meyakini kekuatan kolektif dari seluruh komponen bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia semakin tangguh tidak hanya dalam menghadapi pandemi Covid-19 namun juga berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menetapkan dan mengesahkan keanggotaan alat kelengkapan DPD RI dalam Sidang Paripurna (18/8) di Nusantara V, Komplek Parlemen. Sidang Paripurna tersebut juga bertujuan untuk membuka Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022.

Penetapan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam rapat paripurna Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap DPR akan fokus menyelesaikan pembahasan tingkat I sejumlah RUU.