PDIP tidak ingin terjebak dalam perebutan kursi Ketua MPR. Sebab, PDIP lebih fokus untuk melanjutkan program MPR yang sekarang dengan mengamandemen secara terbatas UUD 1945.

Dewan Pakar National Cyber Security Defence, Hoga Saragih minta DPR menunda pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Sebab, RUU tersebut dinilai tumpang tindih.

KPK diminta untuk menjerat Lippo Group selaku korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Sebab, kasus tersebut diduga untuk menguntungkap Lippo Group sebagai pemilik proyek Meikarta.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RKUHP dinilai dapat berpotensi tabrakan atau tumpang tindih. Sebab, dalam RKHUP sendiri telah diatur secara umum dalam berbagai perspektif.

Konsitusi Indonesia mesti mengiringinya dengan perubahan-perubahan selanjutnya, sebab bangsa ini memiliki komitmen untuk menjadikan konstitusi negara berlaku dari masa ke masa

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih pintar dari anak buah termasuk penyidik. Sebab, pimpinan KPK harus bisa merespon setiap perkara yang dipaparkan penyidik.

Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) julid IV dinilai melanggar Undang-Undang (UU). Sebab, dari kelima pimpinan KPK tidak terdapat dari unsur penuntut umum dan penyidik.

Maraknya politisi yang ikut seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai justru merugikan lembaga audit negara tersebut. Sebab, lembaga tersebut tidak bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya, karena banyak diisi kalangan politisi.

Penelitian terbaru menemukan bahwa penggemar minuman bergula berisiko lebih tinggi terkena kanker, kendati bukan sebab secara langsung.

UU penyadapan dinilai darurat untuk segera diterbitkan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi diusulkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penyadapan.