Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum (Ketum) periode 2019-2024 secara aklamasi.
Menurut Totok, saat ini bukan saatnya peserta didik hanya disediakan soal ABC yang dianggap membelenggu kebebasan berpikir. Justru soal-soal essai, kata dia, siswa dapat menonjolkan argumentasinya.
Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura kembali menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum (Ketum) periode 2019-2024.
Menteri Riset Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro berharap sinergi triple helix, antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi terjadi dalam Business Innovation Gathering (BIG) 2019.
Pernyataan ini menepis anggapan minor yang menilai bahwa Asesmen Kompetensi Minimum belum terbukti dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Selain mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) untuk 2020-2024, DPR juga mengesahkan sebanyak 50 RUU Prolegnas prioritas 2020.
DPR RI telah mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) untuk 2020-2024 dan 50 RUU Prolegnas prioritas 2020, dalam rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (17/12).
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).
Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.
Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
PP Muhammadiyah menginginkan mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap digelar secara langsung oleh rakyat.
Hal tersebut lantaran mekanisme Pilpres secara langsung merupakan buah dari semangat perjuangan reformasi yang merupakan kelanjutan sekaligus koreksi dari periode orde baru dan orde lama yang memiliki semangat nilai - nilai demokrasi dan penegakkan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana cita-cita nasional.