Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal isu makar dinilai politis. Sebab, informasi soal adanya makar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Disadari Hanif, demonstrasi merupakan hak untuk mengutarakan pendapat dan ekspresi. Akan tetapi, buruh dapat melakukan aksinya pada hari lain.

Aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, yang terpenting adalah mencari akar munculnya demo tersebut.

Isu adanya makar saat demo lanjutan pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016 dinilai sebagai bentuk tindakan pelanggaran hukum.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinilai berpotensi untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Bagaimana tanggapan Golkar?

Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi saat Pemilihan Presiden 2014.

Pejabat Eselon III pada Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak menjadi pelajaran penting sekaligus noktah hitam bagi upaya pemerintahan Jokowi dalam membangun kepercayaan dunia usaha.

Presiden Jokowi dituding di balik pencopotan Ade Komaruddin (Akom) sebagai Ketua DPR. Golkar dinilai telah menjadi alat kepentingan kekuasaan.

Meski kedekatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi mendapat penilaian positif, namun Gerindra tetap konsisten di barisan oposisi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sudah lama merindukan adanya pertemuan partai koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.