Nah ini juga tergantung kan nanti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung seperti ASN, keuangan, dan gedung, gitu.

Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan, saya sangat menyoroti masalah anggaran kementerian dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengelolaan lingkungan dan sampah yang sangat minim.

Karena kalau kita lihat dari gambaran APBN yang terbesar didapatkan justru universitas yang berfokus kepada keilmuan atau high profile university, tapi universitas (institut) seni sangat minim anggarannya.

Komisi VI DPR RI masih mendalami usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui laporan realisasi pelaksanaan APBN semester I-2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNPB sangat kurang, terlebih lagi anggaran yang tersedia juga sangat terbatas. Penanggulangan bencana itu tidak bisa ditunda-tunda.

Pimpinan Banggar meminta pemerintah hati-hati sebab defisit APBN lebih besar dari target. UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29 persen PDB atau senilai Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun potensi capai 2,7 persen setara Rp609,7 triliun.

Tito bersama stakeholder akan membahas anggaran Pilkada 2024.

Masalahnya BPJPH mengeluh mengenai anggaran, sebaiknya kita pisahkan saja dengan Kemenag agar mereka lebih leluasan dalam mengelola anggaran.

Tidak ada kenaikan nanti, bahkan penurunan. Di saat yang sama, muncul nomenklatur baru di dalam Kementerian Sosial yang itu dimasukkan juga dalam (anggaran) komponen pendidikan, Rp 11-12 triliun. Mungkin kita bisa tebak itu kira-kira untuk apa.