PPHN, lanjut Ledia Hanifah, perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

Hidayat mempertanyakan jumlah anak penerima bantuan dan usulan anggaran yang jauh lebih rendah dari hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR-RI pada Raker terakhir tanggal 20 September 2021.

Dari fakta sejarah, terjawab bahwa orang Minangkabau, Sumatera Barat, paling lengkap menampilkan tokoh-tokoh nasional yang merepresentasikan akar-akar Pancasila.

Negara harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, karena konstitusi UUD 1945 secara jelas memuat bahwa salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Jika komunikasi tidak utuh atau pun sedikit saja mengalami pembiasan maka tentu pesan tersebut tidak akan sampai secara utuh.

Ada beberapa aspek, lanjut Yanuar, yang perlu diperhatikan dalam pembahasan PPHN, yakni aspek makro politik dan aspek stabilitas nasional.

Setelah menggelinding dilontarkan oleh MPR, kita mendapat berbagai respon dari masyarakat. “Dari akademisi, penggiat konstitusi, LSM, aktivis demokrasi, dan element masyarakat yang lainnya.

Dia juga mengharapkan peran serta dari insan media untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan tema diskusi kebangsaan.

Salah satu kunci utamanya yaitu bagaimana bangsa ini memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul yang bisa mengolah dan mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang ada di negeri ini.

Persoalannya, model haluan negara seperti apa yang ideal dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku saat ini.