Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Usia sekolah dasar bukan lagi menjadi fondasi penting dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, sejumlah riset menemukan bahwa periode awal individu usia 1-5 tahun justru menjadi fase vital dalam tumbuh kembang manusia.

Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu.

Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya (menindaklanjuti putusan MK), tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terevisi karena konteks keputusan yang terkait ini.

Promo Rp 3.000, biaya perjalanan aman Rp 1.000, biaya aplikasi Rp 2.000. Itu yang jadi promo mereka, dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum. Kalau pungli itu pungutan tanpa dasar hukum, bisakah ini disebut pungli?

Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan.

Direktorat Jenderal Pendidikan VOkasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PLPK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi meluncurkan Program Pengembangan SMK Tahun 2025.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan di Kantor Bappeda Litbang Provinsi Jawa Timur, Kamis (27/6).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kepulauan Riau (Kepri).

Lestari Moerdijat: Sikapi Konflik Antarnegara dengan Menjalankan Amanah Konstitusi UUD 1945