Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan, apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut.

Jadi nanti pada saatnya kami semua partai politik tentu saja sesuai dengan kewenangannya, akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara transparan dan terbuka.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) memperingatkan satuan pendidikan agar memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bebas dari praktik perpeloncoan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti meninjau pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SD Negeri 16 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (14/7).

Hari Pajak lahir dari napas perjuangan kemerdekaan. Pada 14 Juli 1945, dalam sidang BPUPKI, Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat untuk pertama kalinya menyebutkan pentingnya pemungutan pajak yang diatur oleh hukum

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang merumuskan kebijakan strategis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait penyelenggaraan pendidikan tanpa dipungut biaya.

Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisi X DPR RI mengabulkan usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) senilai Rp67,67 triliun, untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7).

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.