Kalau ada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 ingin mengusulkan orang tertentu sebagai Capres, itu hak dan silahkan diperjuangkan, bukan malah merengek dan menteror hak partai politik peserta Pemilu 2024 lainnya untuk mengusulkan capres sesuai dengan keinginan Partai Politik tersebut.

Sebenarnya tiga dan satu Undang-Undang yang akan kita bahas ini akan mempunyai implikasi yang sama, kita akan membicarakannya hari ini karena terkait dengan adanya pasal atau ayat dalam Undang-Undang ketiga dan yang satu akan kita bahas itu adalah terhadap persiapan penyelengaraan Pemilu 2024.

Sekitar 3.000 milenial Jambi hadir dalam acara Pesta Besamo di Tanah Pusako di Lapangan GOR Kotabaru, Paal Lima, Jambi.

Hasil survei Indometer menyebutkan pendukung partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) cenderung lebih solid.

Logikanya begini, orang terkaya di Indonesia saja kekayaannya tidak sampai Rp. 300 triliun, tapi anggaplah yang melakukan itu orang terkaya di Indonesia, apakah masuk akal dia serahkan seluruh hartanya sehingga dia tidak punya uang sepeserpun untuk dikelola PT. Taspen demi kampanye capres?

Ini suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, tentunya kepercayaan Ketum AHY harus dilaksanakan agar cita-cita kemenangan Partai Demokrat dapat terwujud. Ya salah satunya sayap partai harus bersinergi dengan baik antara pengurus partai dengan orsap, baik tingkat DPP, DPD, DPC.

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat di Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN).

Pilpres 2024, yang akan terjadi adalah, Capres/Cawapres akan adu gagasan, untuk melanjutkan program yang telah digagas oleh Presiden sebelumnya.

Saat ini tak ada perubahan sama sekali sejak kepemimpinan Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur utama dan seluruh Direksi yang lainnya. Sangat berbeda dengan masa-masa kepemimpinan Direktur Utama dan Direksi yang terdahulu. Bahkan mulai sejak Bank Mandiri berdiri, hingga periode Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.

MPR sudah tegas menyatakan bahwa semua pihak harus taat konstitusi dan semangat reformasi, karenanya MPR menyatakan tidak ada amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode MPR saat ini (2019 – 2024).