Pujian pemerintahan Presiden Jokowi atas kehadiran Bos dana moneter internasional (IMF) ke Indonesia dinilai justru berdampak buruk dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai ngawur terkait pengakuan soal pembicaraan strategi pemenangan Pilpres 2019 bersama Presiden Jokowi di Istana.

PDI Perjuangan (PDIP) menilai tidak ada urgensi konsultasi soal pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan Presiden Jokowi.

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menyatakan siap untuk maju bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Alasannya, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai hanya sebatas pencitraan.

Fraksi Partai NasDem mendesak agar pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi terkait pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

Setelah surat dari Presiden itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, maka dilanjutkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Selasa (6/3).

Meski memiliki elektabilitas tertinggi, Presiden Jokowi dinilai belum aman dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Sebab, Cawapres menjadi penentu untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Sebagai orang nomor satu di Indonesia, ia dituntut agar terus tampil sehat dan bugar. Maka tak pelak, saat ia mempunyai waktu luang, Presiden Jokowi menyempatkan untuk berolahraga.

Wacana munculnya poros baru dalam kontestasi Pilpres 2019 terus mengemuka. Poros baru tersebut kemungkinan besar diisi oleh Partai Demokrat, PKB, dan PAN.

Berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas Presiden Jokowi masih unggul jika dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.