Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Di sini kita hadir untuk mengenang perjalanan hidup dan darma bakti mantan Anggota DPD RI, Bapak Sabam Sirait, seorang tokoh bangsa yang banyak jasanya bagi pembangunan demokrasi, penegakan hak asasi manusia dan keadilan, serta pelestarian nilai-nilai kebhinekaan bagi keutuhan bangsa ini.

Apa saja yang bisa diperbuat calon anggota KI Pusat untuk menjaga kinerja dan demokrasi berjalan baik, bahkan meningkatkan performa KI Pusat dalam meningkatkan keterbukaan informasi Indonesia.

Jadi, demokrasi Indonesia harus diselamatkan, salah satunya dengan menguji presidential threshold ini agar makin banyak aternatif calon Presiden.

Siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri. 

Aksi nyata yang dimaksud ialah, merawat perdamaian serta demokrasi, dan memperjuangkan hukum internasional juga HAM

Puan mengatakan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi dan memelihara perdamaian.

Pada Majelis IPU ke-144 ini, kita diharapkan dapat meneguhkan kembali tujuan IPU untuk memperkuat parlemen, untuk mempromosikan demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya DPD RI sejak awal sudah mendorong wacana amandemen konstitusi sebagai urgensi politik kebangsaan yang patut untuk diperhatikan bersama oleh semua kekuatan politik nasional. Baik kekuatan politik formal seperti pemerintah, MPR, DPR maupun kekuatan politik non formal seperti Ormas dan kelompok intelektual kampus dan lain-lain.

Sebab, wadah ketatanegaraan Indonesia telah berubah sejak Amandemen 2002 silam. Jika sebelumnya, Rakyat memberikan mandat kepada Rakyat yang merupakan Para Hikmat, di Lembaga Tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, untuk kemudian menyusun arah perjalanan bangsa, dan memilih mandataris untuk menjalankan demi rakyat, telah berubah total.