Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

PP Muhammadiyah menginginkan mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap digelar secara langsung oleh rakyat.

Hal tersebut lantaran mekanisme Pilpres secara langsung merupakan buah dari semangat perjuangan reformasi yang merupakan kelanjutan sekaligus koreksi dari periode orde baru dan orde lama yang memiliki semangat nilai - nilai demokrasi dan penegakkan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana cita-cita nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI guna membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Partai Hanura kembali mengusung Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 17-19 Desember 2019.

Bambang Brodjonegoro mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas nukir damai di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

League berkolaborasi dengan tim nasional balap sepeda untuk membuat koleksi terdiri dari baju hingga sepatu yang mengusung tema cycling.

Rencana mengganti UN dengan sistem yang baru juga tak lepas dari banyaknya pihak yang memprotes sistem belajar mengajar yang diterapkan saat ini, karena siswa dipaksa untuk mencapai skor tertentu dalam UN.

RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

Anggota Komisi X DPR RI Sudewo menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim supaya tidak tergesa-gesa menghapus ujian nasional (UN).