Disisi lain, diakui Akom, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Golkar saat ini. Salah satunya menyatukan suara sejumlah pihak yang berseberangan terkait kasus hukum Novanto. ‎

Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Sekjen Idrus Marham untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Partai Golkar didorong untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti posisi Setya Novanto dari kursi Ketua Umum (Ketum).

MKD DPR akan menggelar rapat soal kasus yang menjerat Ketua Fraksi NasDem di DPR Viktor Laiskodat. Hal itu menyikapi Kepolisian yang telah melimpahkan laporan terhadap Viktor kepada penyidik.

Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Partai Golkar diminta untuk segera mengganti posisi Ketua DPR.

Kapolri Jendera Tito Karnavian menegaskan dukung langkah yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Meski menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP masih tetap menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu dinilai justru baik bagi rakyat.

Partai Golkar diminta untuk mengganti posisi Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Sebab, jangan sampai kasus hukum yang menjerat Novanto memperburuk citra DPR sebagai lembaga negara.

Dukungan Partai Golkar terhadap Presiden Jokowi di Pilpres 2019 belum aman. Hal itu setelah KPK resmi menjebloskan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke balik jeruji besi, Senin (20/11) dini hari.

Jika Golkar berpaling, partai koalisi di kubu Jokowi pasti akan gaduh. Langkah Golkar berpotensi memicu partai-partai lain anggota koalisi untuk mengevaluasi dukungannya kepada Jokowi.