Presiden Jokowi dinilai dapat meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Hal itu jika Jokowi mengambil alih ketua umum Partai Golkar dari Setya Novanto.

Anggota MPR RI Fraksi Partai Hanura, Arief Suditomo mengatakan pilkada serentak yang dihelat di 171 daerah pada 2018 berpotensi menimbulkan kegaduhan

Presiden Jokowi dinilai berpotensi untuk mengambil alih Ketum Partai Golkar dari Setya Novanto. Lalu bagaimana sikap PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2014?

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto untuk mengundurkan diri. Hal itu dinilai untuk kebaikan DPR dan Partai Golkar.

Guna mengendalikan Partai Golkar pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi harus mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Presiden Jokowi berpotensi untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.

Dua tokoh Partai Golkar disebut berpotensi untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar. 

Alasan Pertama, kata Fayakhun, Airlangga sosok yang sangat familiar dengan dunia teknologi informasi.

Nurdin Halid mengatakan Idrus Marham akan menemui Ketua Umum Golkar Setya Novanto untuk membujuk mundur dari jabatannya di partai.

Pertemuan antara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I menginginkan adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).