Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin mempertanyakan status Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga terkait sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin menilai kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tidak mengerti hukum dan hanya mencari-cari kesalahan terkait gugatan hasil Pilpres 2019.

Pemimpin negara dalam hal ini pemerintah diminta untuk tidak memprovokasi masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang menakut-nakuti.

Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi meyakini alat bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 merupakan alat bukti yang valid dan bukan abal-abal.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh wartawan yang telah ikut mempublikasikan serta memberitakan seluruh aktivitas dan perjuangannya bersama Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2019.

RNA 98 menyebut delapan nama aktor dalam upaya makar tersebut, yaitu: Prabowo Subianto, Amien Rais, Siti Hediati Hariadi/Titiek Soeharto, Bachtiar Natsir, Haikal Hasan, Kivlan Zein, Fadli Zon, Neno Warisman, dan Habieb Rizieq Shihab (HRS).

Zainut Tauhid mengatakan langkah itu merupakan pilihan bijak karena bisa mengalihkan konsentrasi pendukung dari melakukan aksi protes di jalanan, ke arah persidangan.

Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) siap untuk menjadi jembatan mempertemukan antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Capres-cawapres pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga memutuskan untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, gugatan akan diajukan Jumat (24/5) besok.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).