Dua posisi ini sangatlah penting untuk menjalankan perluasan mandat OJK sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Yaitu pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto. Serta, pengawasan terhadap industri keuangan non-bank yang diperluas dengan adanya peran untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan

Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi UU, membuat Indonesia menjadi lebih siap dalam menangani masalah-masalah kesehatan ke depan.

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Nah kalau ini digabungkan antara undang-undang narkotika dan psikotropika, ini ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati, ini mau kemana arahnya kita ini dalam undang-undang ini?

Saya pikir ini sudah saatnya dalam perubahan undang-undang narkotika apalagi ada keinginan untuk menggabung psikotropika dan narkotika, Pemerintah mengakhiri ambiguitas soal legalitas ganja untuk kepentingan medis. Ya Pak Wamen kita akhiri saja, negara harus punya sikap menyikapi ini karena ada kebutuhan di lapangan.

pimpinan DPR sudah menggelar rapat pimpinan serta dilanjutkan dengan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait pengesahan RUU Kesehatan pada minggu lalu. Rapim dan Bamus menyepakati bahwa RUU Kesehatan akan diparipurnakan dalam waktu dekat.

NCSC mengatakan, UU baru itu ambigu tentang apa yang cocok dengan definisi rahasia keamanan nasional.

Google mengatakan RUU C-18 Kanada atau disebut Undang-Undang Berita Online, yang disahkan minggu lalu tetap tidak dapat dijalankan.

Hari ini kita terima tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-undang BPK pasal 35 juga.