Hal itu sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu),

KPU Pusat harus membuat grand design untuk menyelesaikan masalah itu, masalah KTP, masalah daftar pemilih, dan masalah SDM Panwas, dan masalah lainnya seperti sarpras, masalah peraturan-peraturan, itu semuanya tentunya akan menghambat pemilu atau membuat kualitas pemilu tidak baik, oleh karena itu harus diatasi secara bersama-sama.

Untuk DPRD provinsi itu dapilnya bertambah dari 272 dapil dengan alokasi kursi 2.207, bertambah menjadi 301 dapil dan 2.376 kursi

KPU dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi bahwa pemilu merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, setiap lima tahun sekali.

Politikus Gerindra ini mempersilakan semua pihak yang menuding Parlemen melakukan intervensi atau tak patuh pada putusan MK untuk menanyakan langsung persoalan ini kepada KPU.

Hal itu didalami melalui pemeriksaan saksi anggota KPU Bangkalan Sairil Munir, di Gedung Polda Jawa Timur (Jatim), Rabu (11/1).

Semua persiapan sudah siap baik itu partai, KPU, anggaran, kalau tiba-tiba diubah mengganggu siklus semua itu.

Itu kan ada pendapat DPR, pendapat pemerintah, nah nanti pendapat DPR itu bisa kemudian dari fraksi-fraksi dapat disampaikan dalam sidang MK.

Masyarakat berhak mengetahui berbagai proyeksi untuk tahun 2023 untuk kemudian mengantisipasi semua perencanaan demi kesuksesan agenda pemilu 2024.

Sistem proporsional terbuka sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi.